DPP IMM: Presiden Segera Reshuffle Para Pembantunya Untuk Selamatkan Negara dalam Situasi Sense Of Crisis
KULIAHALISLAM.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Sekretaris Jendral IMMawan Zaki Nugraha mendesak Presiden Joko Widodo segera mereshuffle para menteri gaduh tak becus bekerja dalam situasi krisis. Menteng, (14/4/22).
Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP IMM, IMMawan Zaki Nugraha, menerangkan situasi politik nasional beberapa waktu terakhir kerap menimbulkan banyak kegaduhan ditengah kehidupan masyarakat.
Problem yang terjadi diantaranya, kenaikan harga bahan-bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar, kenaikan pajak masyarakat dan lain sebagainya merupakan hilir dari adanya perbedaan narasi, kebijakan bahkan sikap politik para menteri kabinet Presiden Joko Widodo.
Situasi "Sense of crisis" tersebut yang menyebabkan bahan bakar melambung tinggi beberapa bulan terakhir, imbas dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun serta adanya invasi Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan meroketnya harga bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan catatan TradingEconomics.com pada 7 April 2022, negara-negara di dunia tengah mengalami inflasi besar-besaran. Termasuk Indonesia yang berada pada angka 2.64 persen. Sedangkan paling tinggi yakni Turki dengan inflasi 61.14 persen.
Ditambah lagi, persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta bahan-bahan pokok lainnya, ditenggarai dari kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberlakukan pemerintah.
Dikutip dari Kompas.com, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), menyampaikan jika harga minyak goreng di pasaran sedang dalam proses stabilisasi. Adapun kebijakan yang diterapkan ialah Domestic Mandatory Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya untuk menurunkan ketergantungan Indonesia pada Crude Palm Oil (CPO) internasional. Harga CPO global cenderung tinggi dan naik. Parahnya, harga CPO global yang tinggi, mendorong banyak produsen untuk mengekspor daripada mengolahnya di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan mestinya lebih cepat tanggap mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai Mendag terkesan kalah dengan mafia rente komoditas minyak. Jika masalah ini berlarut-larut, yang dirugikan tentu saja rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah yang seharusnya kebutuhan pokoknya dijamin oleh negara, terang Zaki.
Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun turut menjadi biang kerok imbas dari kegaduhan politik nasional tersebut. Pasalnya, kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nasional (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen serta utang negara tembus diangka Rp.7.014 Triliun.
Hilir terjadinya kenaikan tersebut sudah dirancang sedemikian rupa oleh Sri Mulyani, sebab dirinya berhasil meloloskan usulan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disetujui oleh legislatif menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia pada Januari 2022 lalu, secara gamblang mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024.
Bahlil beralasan, jika penundaan pemilu perlu dilakukan Presiden sebab kondisi perekonomian masyarakat saat ini belum stabil akibat pandemi Covid-19 yang menerpa secara global.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyatakan usulan serupa akhir tahun 2021, walaupun dirinya mengusulkan gagasan tersebut sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Namun, jabatan Menteri Koordinator tidak luput dari dirinya.
Tidak berhenti sampai disitu, lebih fenomenalnya lagi adalah narasi yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengutarakan adanya 110 Juta Big Data survei keinginan masyarakat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu hingga ditambahnya masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode, ungkap Zaki.
Beberapa upaya yang dilontarkan para menteri kabinet Presiden Joko Widodo tersebut, lantas memunculkan kegaduhan publik yang menggerakan seluruh eksponen mahasiswa secara nasional bergerak melakukan aksi demonstrasi.
Jika dihimpun dari desakan eksponen gerakan mahasiswa, terkhusus bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yakni mendesak Presiden menyatakan secara tegas sikap tidak terpengaruh terhadap keinginan usulan politik para menteri-menterinya yang menginginkan adanya penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
DPP IMM, secara tegas menyatakan menolak adanya penambahan masa jabatan Presiden tersebut. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, wajib patuh terhadap perintah konstitusi yang mengatur masa jabatan Presiden maksimal dua periode, imbuhnya.
Faktor terjadinya banyak kegaduhan situasi politik nasional ini timbul dari mencuatnya beberapa upaya yang dilontarkan empat menteri diatas serta diperkuat melalui upaya kenaikan pajak negara oleh Sri Mulyani, sehingga menimbulkan reaksi keras Presiden Joko Widodo yang memerintahkan para menterinya untuk tidak berbicara perpanjangan masa jabatan Presiden (7/4/2022).
Presiden meminta para menterinya fokus bekerja untuk mengatasi banyaknya persoalan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Sayangnya, instruksi Presiden tersebut tidak diindahkan oleh beberapa menterinya, harapan terselesaikannya masalah pemerintahan saat ini justru malah menjadi kegaduhan yang menyangkut persoalan politik kekuasaan, tegas Zaki.
Kami menilai, yang dilakukan lima pembantu Presiden tersebut bukan mendukung kinerja Presiden, justru melawan instruksi Presiden dari persoalan kompleks tersebut, tidak ada alasan lagi bagi Presiden untuk mempertahankan lima Menterinya tersebut. Maka, langkah bijak yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo ialah mereshuffle para menteri tersebut, tutup Zaki mengakhiri statementnya.(RRK)
